PENGELUARAN KONSUMSI MASYARAKAT DAN PENGELUARAN PEMERINTAHAN
Pengeluaran Konsumsi Masyarakat
- Pengertian Pengeluaran Konsumsi Masyarakat
Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Secara makroagregat pengeluaran konsumsi masyarakat berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Semakin besar pendapatan, makin besar pula pengeluaran konsumsi. Perilaku tabungan juga begitu. Makara bila pendapatan bertambah, baik konsumsi maupun tabungan akan sama-sama bertambah.
Perbedaan antara masyarakat yang sudah mapan dan yang belum mapan antara negara maju dan negara berkembang adalah pola konsumsi masyarakat yang belum mapan biasanya lebih didominasi oleh konsumsi kebutuhan-kebutuhan pokok atau primer. Sedangkan pengeluaran konsumsi masyarakat yang sudah mapan cenderung lebih banyak teralokasikan ke kebutuhan sekunder atau bahkan tersier.
- Perilaku Konsumsi Masyarakat
a) Yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka (Schiffman dan Kanuk Istilah sikap konsumen diartikan sebagai sikap yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa 1994)
b) Perilaku konsumen yaitu tindakan yang pribadi terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dam menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. (Engel, Blackweel, dan Miniard; 1993)
c) Perilaku konsumen yaitu proses pengambilan keputusan dan acara fisik dalam mengevaluasi, memperoleh, memakai dan menghabiskan barang atau jasa. (Loudon dan Della-Bitta; 1984)
d) Perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam merencanakan, membeli, dan memakai barang-barang ekonomi dan jasa, disebut sikap konsumen. (Winardi,1991)
Dari beberapa pandangan di atas sanggup ditarik satu kesimpulan yaitu semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada ketika sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa sesudah dan sudah melaksanakan hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi.
Penurunan proporsi pengeluaran konsumsi masyarakat dalam membentuk permintaan agregat menyiratkan dua hal. Pertama, tugas tabungan masyarakat terahdap pendapatan nasional semakin besar. Kedua, tugas sector-sektor pemanfaatan lain dalam membentuk permintaan agregat semakin besar, khususnya sector pembentukan modal atau investasi dan sector ekspor-impor.
Dalam perekonomian ada beberapa pendekatan yang mempelajari sikap konsumen, antara lain pendekatan tradisional dan pendekatan modern. Penjelasan masingmasing sebagai berikut :
· Pendekatan Tradisional
Menurut pendekatan ini, setiap barang memiliki dayaguna atau utilitas, oleh alasannya yaitu barang tersebut niscaya memiliki kemampuan untuk menyajikan kepuasan kepada konsumen yang memakai barang tersebut. Makara bila orang meminta suatu jenis barang, intinya yang diminta yaitu dayaguna barang tersebut.
· Pendekatan Modern
Pendekatan ini memakai analisa regresi yang secara mudah digunakan untuk memperkirakan permintaan
Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan
atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin
intinya berunsurkan pos-pos pengeluaran lancar dan pos pengeluaran
kapital. Sedangkan pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang
sifatnya menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik
a. Peran Alokasi Pemerintah
Setiap orang atau masyarakat selalu memiliki prefensi tertentu terhadap barang-barang atau jasa yang ingin dikonsumsi atau hendak diproduksinya. Barang ekonomi berdasarkan perutukannya, sanggup dibedakan menjadi barang pribadi dan barang sosial. Barang pribadi yaitu barang yang sanggup dimiliki atau dinikmati secara pribadi, oleh perorangan atau sekelompok orang, memiliki harga yang terperinci dan diperoleh melalui proses transaksi jual-beli. Barang sosial yaitu barang yang mengandung sifat-sifat sebaliknya, tidak sanggup dimiliki oleh pribadi dan tidak dinikmati secara pribadi. Contoh lengkap barang atau jasa sosial contohnya yaitu jalan umum, jembatan, pertahanan, dan keamanan negeri. Barang-barang semacam ini tidak unik dan menarik bagi masyarakat atau kalangan swasta untuk memproduksi atau menyediakannya alasannya yaitu tidak bisa dijual dan biaya awal yang cukup tinggi. Pemerintah harus turun tangan sendiri untuk menyediakan barang atau jasa sosial. Biasanya ditangani oleh instansi teknis pemerintah menyerupai departemen atau forum nondepartemen atau melalui perusahaan negara. Atau pengadaannya dipercayakan kepada perusahaan swasta, namun biasanya pemerintah harus memberi subsidi untuk itu.
b. Peran Distribusi Pemerintah
Pemilikan sumber daya dan peluang ekonomi di setiap negeri seringnya tidak setara. Tanpa kesenjan cubo cubo “anugrah awal” pun (initial endowment, maksudnya kesenjan cubo cubo kepemilikan sumber daya dan peluang) ketimpangan penikmatan atau pinjaman dan dukungan hasil sanggup terjadi. Oleh alasannya yaitu itu, ketidakmerataan dalam bentuk apapun, haruslah dikurangi atau ditiadakan. Kesenjan cubo cubo pemilikan sumber daya dan peluang ekonomi akan cenderung mengkosentrasikan kekuatan atau kekuasaan ekonomi di tangan pihak tertentu (lapisan masyarakat, wilayah, sektor) tertentu.
- Intervensi (campur tangan) dan fungsi ekonomi pemerintah
a. Peran Alokasi Pemerintah
Setiap orang atau masyarakat selalu memiliki prefensi tertentu terhadap barang-barang atau jasa yang ingin dikonsumsi atau hendak diproduksinya. Barang ekonomi berdasarkan perutukannya, sanggup dibedakan menjadi barang pribadi dan barang sosial. Barang pribadi yaitu barang yang sanggup dimiliki atau dinikmati secara pribadi, oleh perorangan atau sekelompok orang, memiliki harga yang terperinci dan diperoleh melalui proses transaksi jual-beli. Barang sosial yaitu barang yang mengandung sifat-sifat sebaliknya, tidak sanggup dimiliki oleh pribadi dan tidak dinikmati secara pribadi. Contoh lengkap barang atau jasa sosial contohnya yaitu jalan umum, jembatan, pertahanan, dan keamanan negeri. Barang-barang semacam ini tidak unik dan menarik bagi masyarakat atau kalangan swasta untuk memproduksi atau menyediakannya alasannya yaitu tidak bisa dijual dan biaya awal yang cukup tinggi. Pemerintah harus turun tangan sendiri untuk menyediakan barang atau jasa sosial. Biasanya ditangani oleh instansi teknis pemerintah menyerupai departemen atau forum nondepartemen atau melalui perusahaan negara. Atau pengadaannya dipercayakan kepada perusahaan swasta, namun biasanya pemerintah harus memberi subsidi untuk itu.
b. Peran Distribusi Pemerintah
Pemilikan sumber daya dan peluang ekonomi di setiap negeri seringnya tidak setara. Tanpa kesenjan cubo cubo “anugrah awal” pun (initial endowment, maksudnya kesenjan cubo cubo kepemilikan sumber daya dan peluang) ketimpangan penikmatan atau pinjaman dan dukungan hasil sanggup terjadi. Oleh alasannya yaitu itu, ketidakmerataan dalam bentuk apapun, haruslah dikurangi atau ditiadakan. Kesenjan cubo cubo pemilikan sumber daya dan peluang ekonomi akan cenderung mengkosentrasikan kekuatan atau kekuasaan ekonomi di tangan pihak tertentu (lapisan masyarakat, wilayah, sektor) tertentu.
Peran distribusi pemerintah sanggup ditempuh dengan baik melalui
jalur penerimaan maupun jalur pengeluarannya. Di sisi penerimaan
pemerintah mengenakan pajak dan mengambil sumber-sumber pendapatan
lainnya untuk kemudian didistribusikan secara adil-proporsional.
disertakan bersama pola serupa pemerintah membelanjakan pengeluarannya.
c. Peran Stabilitas pemerintah
Tidak berdayanya pihak swasta mengatasi sejumlah problem yang timbul, bahkan adakala tidak bisa menuntaskan problem mereka sendiri. Masalah yang secara objektif kalangan swasta tidak berdaya mengatasi contohnya yaitu kalau perekonomian negeri dilanda inflasi, resesi, atau serbuan barang-barang impor. Sedangkan pola objektif dimana pihak swasta tidak bisa menuntaskan problem mereka sendiri contohnya dalam kasus tingginya tingkat suku bunga perbankan, atau perang harga tanggapan politik dumping yang dilakukan oleh perusahaan tertentu dalam suatu industri. Campur tangan pemerintah berperan strategis untuk memecahkan permasahan-permasalahan menyerupai itu, biar perekonomian kembali stabil.
d. Peran Dinamisatif pemerintah
Peran dinamisatif pemerintah diwujudkan dalam bentuk perintisan kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu menyerupai penerbangan pesawat-pesawat komersialnya ke jalur gres yang masih “kering”, atau pemekaran kota dengan jalan antara lain dengan memindahkan pusat kegiatan pemerintahan kawasan ke lokasi baru, serta dalam bentuk pemercepatan pertumbuhan bidang bisnis tertentu, contohnya dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar ke bidang bersangkutan.
Argumentasi bahwa pemerintah harus berperan sebagai dinamisator didukung pula oleh sebuah premis yang dicanangkan dan dikampanyekan sendiri. Karena pemerintah yang merencanakan dan memodali pembangunan, maka mereka merasa paling bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
a. Faktor yang bersifat ekonomi, yaitu berafiliasi dengan tujuan dalam pencapaian pemanfaatan tenaga penuh tanpa menimbulkan inflasi sehingga pertumbuhan dan perkembangan perekonomian secara keseluruhan sanggup berjalan dengan pesat. Masalah ini harus diselesaikan dalam waktu yang cepat dan mendesak. Apabila dana yang ada tidak mencukupi maka salah satu cara yaitu dengan melaksanakan pinjaman-pinjaman dari masyarakat, badan-badan keuangan dari dalam maupun luar negeri ataupun dengan mencetak uang baru.
b. Faktor yang bersifat sosial dan politik, yaitu faktor yang menyedot anggaran pengeluaran pemerintah yang terbesar, menyerupai memperkuat pertahanan dan keamanan, memberi bantuanan-memberi bantuanan sosial, memberi bantuanan musibah tragedi alam, menjaga kestabilan politik dan lain-lainnya.
c. Peran Stabilitas pemerintah
Tidak berdayanya pihak swasta mengatasi sejumlah problem yang timbul, bahkan adakala tidak bisa menuntaskan problem mereka sendiri. Masalah yang secara objektif kalangan swasta tidak berdaya mengatasi contohnya yaitu kalau perekonomian negeri dilanda inflasi, resesi, atau serbuan barang-barang impor. Sedangkan pola objektif dimana pihak swasta tidak bisa menuntaskan problem mereka sendiri contohnya dalam kasus tingginya tingkat suku bunga perbankan, atau perang harga tanggapan politik dumping yang dilakukan oleh perusahaan tertentu dalam suatu industri. Campur tangan pemerintah berperan strategis untuk memecahkan permasahan-permasalahan menyerupai itu, biar perekonomian kembali stabil.
d. Peran Dinamisatif pemerintah
Peran dinamisatif pemerintah diwujudkan dalam bentuk perintisan kegiatan-kegiatan ekonomi tertentu menyerupai penerbangan pesawat-pesawat komersialnya ke jalur gres yang masih “kering”, atau pemekaran kota dengan jalan antara lain dengan memindahkan pusat kegiatan pemerintahan kawasan ke lokasi baru, serta dalam bentuk pemercepatan pertumbuhan bidang bisnis tertentu, contohnya dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar ke bidang bersangkutan.
Argumentasi bahwa pemerintah harus berperan sebagai dinamisator didukung pula oleh sebuah premis yang dicanangkan dan dikampanyekan sendiri. Karena pemerintah yang merencanakan dan memodali pembangunan, maka mereka merasa paling bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
- Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Peningkatan Pengeluaran Pemerintah
a. Faktor yang bersifat ekonomi, yaitu berafiliasi dengan tujuan dalam pencapaian pemanfaatan tenaga penuh tanpa menimbulkan inflasi sehingga pertumbuhan dan perkembangan perekonomian secara keseluruhan sanggup berjalan dengan pesat. Masalah ini harus diselesaikan dalam waktu yang cepat dan mendesak. Apabila dana yang ada tidak mencukupi maka salah satu cara yaitu dengan melaksanakan pinjaman-pinjaman dari masyarakat, badan-badan keuangan dari dalam maupun luar negeri ataupun dengan mencetak uang baru.
b. Faktor yang bersifat sosial dan politik, yaitu faktor yang menyedot anggaran pengeluaran pemerintah yang terbesar, menyerupai memperkuat pertahanan dan keamanan, memberi bantuanan-memberi bantuanan sosial, memberi bantuanan musibah tragedi alam, menjaga kestabilan politik dan lain-lainnya.
- Akibat-akibat dari Pengeluaran Pemerintah dalam Perekonomian
a) Terjadinya keseimbangan politik
Pengeluaran pemerintah menimbulkan terjadinya keseimbangan diantara barang-barang dengan jasa-jasa pemerintah serta tergantung juga kepada kebijaksanaan dalam penetapan pajak dari barang dan jasa-jasa itu. Kebijaksanaan sistem perpajakan yang terlalu sangat mempengaruhi masyarakat terutama pada masa pemilihan umum.
b) Terjadinya keseimbangan pasar pada umumnya dan adanya efisiensi dan resources yang digunakan masyarakat. Setiap pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi harga barang-barang dan jasa-jasa yang berlaku di pasar bebas sehingga akan mempengaruhi tingkat efisiensi di dalam pengelolaan sumber-sumber yang digunakan masyarakat.
c) Pendistribusian pendapatan
Pendistribusian yang dilakukan pemerintah bukanlah berarti diperoleh dengan cara mengambil pendapatan seseorang kemudian membagikannya pada orang lain. Jika hal ini terjadi maka daya beli orang tersebut menjadi berkurang sehingga mempengaruhi permintaan dan akan mempengaruhi pula harga pasar. Dalam kenyataannya pemerintah memakai kebijaksanaan pengeluaran-pengeluaran sedimikian rupa dalam mempengaruhi barang dan jasa, tidak mengurangi penghasilan masyarakat serta terjadinya pendistribusian pendapatan yang lebih merata.
Pengeluaran pemerintah menimbulkan terjadinya keseimbangan diantara barang-barang dengan jasa-jasa pemerintah serta tergantung juga kepada kebijaksanaan dalam penetapan pajak dari barang dan jasa-jasa itu. Kebijaksanaan sistem perpajakan yang terlalu sangat mempengaruhi masyarakat terutama pada masa pemilihan umum.
b) Terjadinya keseimbangan pasar pada umumnya dan adanya efisiensi dan resources yang digunakan masyarakat. Setiap pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi harga barang-barang dan jasa-jasa yang berlaku di pasar bebas sehingga akan mempengaruhi tingkat efisiensi di dalam pengelolaan sumber-sumber yang digunakan masyarakat.
c) Pendistribusian pendapatan
Pendistribusian yang dilakukan pemerintah bukanlah berarti diperoleh dengan cara mengambil pendapatan seseorang kemudian membagikannya pada orang lain. Jika hal ini terjadi maka daya beli orang tersebut menjadi berkurang sehingga mempengaruhi permintaan dan akan mempengaruhi pula harga pasar. Dalam kenyataannya pemerintah memakai kebijaksanaan pengeluaran-pengeluaran sedimikian rupa dalam mempengaruhi barang dan jasa, tidak mengurangi penghasilan masyarakat serta terjadinya pendistribusian pendapatan yang lebih merata.
Komentar
Posting Komentar